.      

Corel Spanduk Harlah Pancasila 2019

 

Logo PA

STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN


Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Pengadilan Agama Blora telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan. Komitmen tersebut dituangkan dalam sebuah Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Blora.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Blora mengacu pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : W11-A32/324/OT.00/I/2017 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan Pada Pengadilan Agama Blora.

SK Standar Pelayanan PA Blora

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan 

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

(PERMA No. I Tahun 2008)

A. Tahap Pra Mediasi

  1. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
  2. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
  3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
  4. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
  5. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

B. Tahap Proses Mediasi.

  1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
  2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
  3. Mediator wajib memperseiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
  4. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan Kaukus.
  5. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

C. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

  1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
  2. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
  3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
  4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.
  5. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

D. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.

  1. Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
  2. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
  3. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

E. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.

  1. Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
  2. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

F. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

  1. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
  2. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
  3. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

Berita Terbaru

Berita PA. Blora

TV Peradilan

Aplikasi Pendukung

pengaduan simari komdanas sipp direktori putusan 
SIKEP ABS Badilag LPSE JDIH Perpustakaan

Selamat Datang

wakil

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-B Blora

Selamat datang di website kami, semoga website ini dapat mendukung untuk tercapainya modernisasi pengadilan di Indonesia.

Aplikasi Sianida

sianida

Informasi Publik Online

e ppid

 

  • 13062090hukum_acara_perdata_4.jpg
  • 13062114seputar_persidangan_5.jpg
  • 13062173seputar_persidangan.jpg
  • 13062181hukum_acara_pidana_4.jpg
  • 13062195seputar_persidangan_2.jpg
  • 13062222hukum_acara_perdata_2.jpg
  • 13062279standar_minimum.jpg
  • 13062324hukum_acara_perdata_5.jpg
  • 13062328jika_suami_tak_mau_ikrar_talak.jpg
  • 13062343proses_penceraian_dipengadilan_1.jpg
  • 13062418hukum_acara_pidana_5.jpg
  • 13062445hukum_acara_pidana_1.jpg
  • 13062468proses_penceraian_dipengadilan_2.jpg
  • 13062514hukum_acara_pidana_2.jpg
  • 13062518proses_penceraian_dipengadilan_3.jpg
  • 13062527seputar_persidangan_3.jpg
  • 13062527sms_cabul.jpg
  • 13062582seputar_persidangan_4.jpg
  • 13062588penyitaan_dalam_hukum_perdata_3.jpg
  • 13062643suami_meninggalkan_keluarga_tanpa_kabar.jpg

PPID Online

ppid

Tabayun Online

Agenda Pimpinan

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Laporan Reformasi Birokrasi

RB 2016

Jam Kerja & Pelayanan

Link Terkait

MA

Badilag

Badilum

PTASemarang

 

SIPP MA-RI

Jumlah Pengunjung

831700
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1064
1989
11416
5197
11416
788860
831700

Your IP: 100.26.176.182
2019-12-06 13:31

e court